Beberapa pokok pikiran tentang perbaikan SPA

Penghentian SPA tidak bisa dilakukan seketika. Posisi terbuka nasabah tidak bisa dipaksa untuk dilikuidiasikan atau diselesaikan dengan cash settlement sebelum jatuh tempo. Persoalan ini menjadi semakin krusial karena sebagian besar transaksi SPA bersifat rolling.

Isu penutupan SPA bisa menjadi pelatuk moral hazard. Pengurus Perusahaan Pialang yang oportunis punya peluang membawa lari sisa dana nasabah di rekening terpisah.

Penutupan SPA menunjukkan interpretasi pemerintah / Otoritas bahwa transaksi derivatif di luar bursa yang melibatkan dana masyarakat dalam bentuk marjin berada di luar jurisdiksi UU 32 Tahun 1997. Ini akan menggiring kembali para pialang BBJ ke praktek commission houses semula. Penghentian itu secara eksplisit juga menyatakan bahwa praktek commission houses semacam itu adalah daerah tak bertuan (no man's land) yang tidak perlu diatur. Keputusan demikian jelas merupakan set back dari kacamata upaya perlindungan masyarakat.

Citra buruk industri perdagangan berjangka tidak bisa dilepaskan dari praktek para commission houses yang telah berlangsung ber tahun-tahun. Perbaikan perlindungan masyarakat dan perbaikan citra industri mau tidak mau mengharuskan pemerintah menertibkan praktek mereka. Undang-undang yang paling memadai yang bisa memberikan payung perlindungan hukum kepada masyarakat, pada saat ini, adalah UU no. 32 Tahun 1997.

Pihak-pihak yang menyatakan bahwa SPA tidak memberi manfaat ekonomis, harus terlebih dahulu menyimak fakta berikut: Perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat pemilik dana, pajak yang selama ini digelapkan para commission house kini bisa diperoleh dan diaudit secara transparan, dana marjin yang selama ini pergi ke luar negeri kini bisa mengendap di sistim perbankan nasional, peluang bagi para pengusaha untuk melakukan lindung nilai fluktuasi kurs antar hard currencies. Apa semua itu sama sekali tidak bisa disebut manfaat?

Dalam perkembangan industri perdagangan berjangka hingga saat ini, SPA masih merupakan satu-satunya segmen yang lukratif secara ekonomis. Penghasilan BBJ tergantung sepenuhnya dari aktivitas SPA. Para pialang berizin menghidupi dirinya dari transaksi SPA

Belum tersedianya landasan yuridis yang kokoh dalam bentuk pengaturan transaksi over the counter (OTC) dalam undang-undang dan belum ada keputusan presiden tentang komoditas keuangan sebagai subjek komoditi peradagangan berjangka.

Metode pemasaran yang sangat tidak beretika. Mayoritas keluhan masyarakat bersumber dari fakta bahwa tenaga pemasaran yang digunakan oleh perusahaan pialang adalah para oportunis yang tidak memahami esensi perdagangan berjangka dan kosong pengetahuan tentang etika bisnis. Akibatnya banyak sekali nasabah yang terbujuk bertransaksi, padahal mereka tidak tahu, belum siap dan bahkan secara financial belum layak untuk ikut bertransaksi.

Sistim transaksi yang fragmented dan tidak transparan. Karena BBJ dan KBI belum mampu menyediakan flatform sistim perdagangan yang memenuhi syarat, para Penyelenggara SPA mengembangkan sendiri teknologi transaksinya masing-masing. Akibatnya, transaksi menjadi tidak transparan, akses nasabah terhadap posisi terbuka dan posisi dananya sangat terbatas, transaksi sering tidak dilaporkan, sistim bisa "distel" sedeikian rupa untuk keuntungan pemilik sistim secara tidak fair, pengawasan real time oleh BBJ dan Bappebti belum bisa dilakukan

Masih tebalnya hubungan afiliasi antara pedagang pneyelengara SPA dan pialang yang menjadi anggota klusternya. Akibatnya, pialang yang secara seyogianya menjadi "agen" yang membela nasabah dan memberikan pleyanan terbaik bagi nasabah, masih cenderung bersekongkol dengan pedagang untuk mengeruk uang nasabah.

Dari aspek yuridis diperlukan beberapa hal yang mampu memberikan landasan pijak yang lebih kuat, antara lain:

1. Harus dikembangkan konsensus pada seluruh pemangku kepentingan bahwa mobilisasi dana masyarakat dalam bentuk marjin dalam rangka transaksi derivative merupakan wilayah jurisdiksi Undang-Undang No.32 tahun 1997

2. Perlu segera diusulkan kepada Presiden agar subjek komoditi keungan diizinkan untuk diperdagangkan secara berjangka

3. Karena UU 32 / 1997 belum mengatur transaksi di luar bursa, mungkin diperlukan PP atau Penugasan Menteri untuk menyususn aturan transaksi luar bursa guna memberkan perlindungan kepada masyarakat.

Dari dataran teknis beberapa program sangat mendesak untuk segera direalisasikan:

1. Penyusunan Standar Prosedur Operasi (SOP) pelayanan nasabah, mulai dari persyaratan tenaga marketing, mekanisme transaksi sampai pengelolaan dana nasabah di rekening terpisah.

2. Segera menyediakan single platform oleh BBJ dan KBI yang mampu memfasilitasi transaksi secara on line, menyebarkan informasi yang relevan secara cepat dan terpercaya, memungkinkan pengawasan secara real time, mengembangkan database yang terintegrasi untuk tujuan pengawasan dan anlisis pasar, memungkinkan e-reporting. Dengan single platform yang diadministrasikan langsung oleh BBJ, kita dapat menarik demarkasi yang jelas antara SPA dengan kgiatan transaksi illegal.

3. Melakukan penegakan hukum secara tegas, konsisten tanpa pandang bulu. Penegakan sanksi administrasi yang tegas, penyediaan badan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa finansial secara cepat dan penegakan sanksi pidana. Perlu diberi catatan bahwa mereduksikan sanksi kejahatan dan pelanggaran pidana dengan hanya hukuman administratif ,akan sangat kontraproduktif. Selain tidak menjadi faktor penjera, bahkan sudah terbukti sebagai pendorong moral hazard.

4. Pelakasanaan edukasi publik yang lebih intens dan berkesinambungan

5. Pengaturan pemilikan asing yang lebih rinci dan transparan